27 Juni 2022

KANDURU.NET

memudahkan

Honorer Mendapatkan Hak Istimewa Untuk PPPK Kesehatan

2 min read

Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan walikota diseluruh Indonesia terkait dengan Pemutakhiran (Updating) Data Tenaga Kesehatan Non ASN Dalam Mendukung Advokasi Rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Melalui Kebijakan Afirmatif. Surat tersebut memiliki nomor DG.01.01/II/532/2022, tertanggal 21 Maret 2022.

Selengkapnya Surat ini berbunyi sebagai berikut:

Amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah wajib mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pemberdayaan (pembinaan dan pengawasan mutu) tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Perencanaan tenaga kesehatan merupakan elemen krusial yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan tenaga kesehatan secara menyeluruh, termasuk dalam hal pengadaan dan pendayagunaannya. Perencanaan yang adekuat didasarkan kepada akurasi data dan validitas informasi mengenai ketersediaan/keberadaan tenaga kesehatan.

Telah dibuka bimbel PPPK Keperawatan: Klik Disini

Menjelang implementasi penuh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 mendatang, Kementerian Kesehatan tengah dalam upaya advokasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam hal Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 melalui Kebijakan Afirmatif. Guna mendukung langkah advokasi tersebut, data dan informasi keberadaaan (eksisting) Tenaga Kesehatan Non ASN yang akurat sangat diperlukan untuk membantu proses pendataan dalam persiapan rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan

Sehubungan  hal  diatas,  penting  untuk  segera  dilakukan  pemutakhiran  (updating kelengkapan data Tenaga Kesehatan Non ASN pada Sistem Informasi SDM Kesehatan atau Aplikasi SI-SDMK. Agar proses updating data Tenaga Kesehatan Non ASN di wilayah Bapak/Ibu tepat sasaran baik jenis, jumlah maupun lokasi penugasannya, mohon perkenan Bapak/Ibu menugaskan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  terkait  dalam  memfasilitasi                    updating kelengkapan data Tenaga Kesehatan Non ASN dimaksud. Adapun data Tenaga Kesehatan Non  ASN yang   harus segera dilengkapi meliputi variabel (a) Nama Lengkap; (b) Nomor Induk Kependudukan (NIK); (c) Tempat Tanggal Lahir (TTL); (d) Jenis Kelamin; (e) Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Tempat Bekerja; (f) Terhitung Mulai Tugas (TMT) di Fasyankes; (g) Status Kepegawaian; (h) Pendidikan Terakhir Bidang Kesehatan, (i) Kelompok Tenaga Kesehatan; (j) Nomor Ijazah dan (k) Nomor Surat Tanda Registrasi (STR). Proses input (entry) dan updating data dilakukan pada Aplikasi SI-SDMK (www.sisdmk.kemkes.go.id).

Selain surat terdapat juga banner:

Berdasarkan 2 hal tersebut maka Jenis SDMK yang mendapatkan hak istimewa melalui afirmasi adalag Nakes Kontrak Daerah, Nakes Sukarela, Nakes BLUD, Nakes PTT Daerah dan nakes yang digaji melalui dana BOK. Selain ini dianggap tidak valid.

Pendaftaran Bimbingan Belajar PPPK Keperawatan

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.